Tingkat Harapan untuk DPR

by Maltuf A. Gungsuma 08.46 2 komentar DPR DPD presiden kpk perppu susilo bambang yudoyono jpsk

OLEH AHMAD MALTUP*

Satu pekan sudah anggota DPR periode 2009-2014 dilantik. Diharapkan DPR baru mulai terdengar membicarakan agenda negara yang sangat mendesak dan bersifat segera. Mereka seakan bersikap ewuh-pakewuh  terhadap program kerja yang harus disegerakan. Padahal, gaji untuk bulan pertama sudah dicairkan di muka. Secara terperinci, DPR mendapatkan Rp 65,4 juta per bulan di luar gaji ke-13, uang legislasi, uang rapat, uang transpor, uang perjalanan dinas di dalam dan luar negeri, fasilitas kredit kendaraan, honor asisten dan tenaga ahli, serta fasilitas penunjang lainnya seperti laptop, internet, hotel bintang lima, dan kupon bebas tol. Sementara, untuk pelantikan pada 1 Oktober kemarin saja menelan biaya Rp 46 miliar.

Agenda yang sangat mendesak itu adalah menyangkut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, KPK dalam keadaan kegentingan yang memaksa karena tiga dari lima pimpinan KPK dinonaktifkan setelah diberi status tersangka oleh polisi. Maka melalui wakil rakyatlah akan ditentukan apakah situasi KPK sudah gawat dan karena itu perppu itu disetujui atau sebaliknya, yakni kondisi masih bisa dikendalikan sehingga perppu tidak perlu dikeluarkan dan harus dicabut.

Kinerja wakil rakyat adalah tumpuan dari kehidupan politik. Apabila lembaga ini tidak memberdayakan dirinya, maka proses kesadaran politik rakyat akan terkikis dengan sendirinya. Sebab bagaimanapun, secara konstitusional, hanya lembaga legislatif yang dapat menjadi saluran aspirasi itu. Status sebagai wakil rakyat hanya akan menjadi simbol legitimasi bukan simbol aspirasi, apabila senyatanya lembaga legislatif tidak mampu mengakomodasikan kekuasaan rakyat dalam hubungannya dengan perlakuan kekuasaan lembaga eksekutif.

Sebuah kata pepatah politik kuno yang terkenal, suara rakyat adalah suara Tuhan. Pepatah ini menunjukkan betapa tingginya rakyat dalam konteks negara, terutama negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia. Karena kepemimpinan yang berakar pada rakyat itu bukan sekadar simbolisasi politik, tapi merupakan pemberdayaan. Kita tidak menginginkan partisipasi politik rakyat dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah disalurkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, hanya karena rakyat menganggap para wakil mereka tidak mampu memperjuangkan aspirasinya. Lembaga legislatif bukanlah lembaga stempel, tapi merupakan lembaga kontrol atas kinerja eksekutif. Hak-hak serta wewenang anggota legislatif memungkinkan itu. Namun, apabila visi politik para wakil rakyat itu tidak berorientasi kepada rakyat, kita tidak dapat berharap banyak para wakil rakyat itu bisa menjadi tumpuan dari perjuangan aspirasi itu.

Budaya Lama Pada hari pertama DPR baru menjejaki kaki di gedung parlemen, yaitu pada rapat geladi bersih pelantikan, sudah tidak menunjukkan keseriusannya. Rapat yang disesaki oleh 560 anggota Dewan tersebut masih mengulang kembali budaya jelek DPR terdahulu, yaitu sibuk sendiri di dalam ruangan, bahkan ada yang tertidur saat rapat masih berlangsung. Ironisnya, semangat anggota DPR baru sepertinya setali tiga uang dengan semangat DPR lama, karena belum selesai rapat sudah banyak dari mereka yang meninggalkan ruangan.

Walapun dengan segala kesamaan tersebut, diharapkan DPR baru lebih inovatif dalam hal kinerja. DPR periode ini tidak boleh mengulang kesalahan DPR periode sebelumnya, terutama dalam masalah lambatnya memutus perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ada jarak waktu satu bulan sehingga keputusan DPR menolak perppu JPSK menjadi tidak berguna karena faktanya perppu itu sudah dipakai untuk menyelamatkan Bank Century. Akibatnya sangat fatal, yakni penyelamatan Bank Century mengandung cacat bawaan yang berpotensi besar merugikan negara.

DPR yang baru dilantik jangan sampai membuat negara celaka karena merestui kriminalisasi pimpinan KPK dengan bersikap pura-pura tidak tahu. Ujian pertama mereka adalah mampukah DPR memutuskan secara cepat dan cermat perppu penunjukan pimpinan sementara KPK. Karena rakyat sudah terlalu lelah menanti keputusan yang hampir selalu terlambat.
Kualitas DPR baru lebih bersinergi daripada DPR lama. Fakta menunjukkan, sosok baru anggota DPR yang dihasilkan dari pemilu kali ini memiliki potensi kualitas yang relatif lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Kesimpulan demikian merupakan salah satu hasil kajian terhadap berbagai aspek identitas dari 560 calon anggota legislatif yang dinyatakan memenuhi syarat manjadi anggota DPR priode 2009-2014.

Terdapat tiga aspek yang membedakan sosok anggota DPR saat ini apabila dibandingkan dengan anggota legislatif periode sebelumnya. Pertama, dari segi pendidikan, sosok yang muncul kali ini menampilkan potensi kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Tidak kurang dari 90 persen anggota DPR kali ini merupakan lulusan perguruan tinggi. Jika dirinci, dari keseluruhan anggota DPR, separo bagian merupakan tamatan program strata satu. Bahkan, tercatat sebesar 41 persen tamatan pascasarjana, baik jenjang magister maupun doktoral.

Kedua, dari sisi usia, sosok anggota DPR kali ini relatif lebih muda. Tidak hanya itu, bagian terbesar bertumpu pada usia yang tergolong sangat produktif. Hal ini, juga bisa menggeser sedikit wacana politik komoditas yang dilakukan generasi tua terhadap generasi muda politik kita. Pemuda akan menjadi terwakilkan di parlemen. Pemuda selama ini hanya diperlakukan sebagai objek, bukan subjek yang menentukan arah kebijakan.

Ketiga, dari sisi pekerjaan yang mereka geluti sebelumnya pun menunjukkan beberapa keistimewaan. Bagian terbesar dari kalangan anggota DPR kali ini merupakan wajah baru berlatar belakang pekerjaan di sektor swasta, seperti kalangan profesi, wiraswasta, hingga karyawan swasta, yang beberapa hal kerap diidentikkan dengan kalangan independen dari penguasaan pemerintah. Dan sepertiga terpilih merupakan kalangan yang sudah berpengalaman menjadi anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD, maupun sebagai anggota DPD. Harapannya, ada yang tidak pantas bila kinerja DPR baru lebih jelek dibandingkan DPR.

(Artikel ini dimuat di koran Suara Merdeka 09 Oktober 2009 dengan saya mengatasnamakan Maltuf MD)